Rapat Tertutup Panas di Senayan: Publik Mempertanyakan Transparansi dan Urgensi Anggaran Jumbo
Di Tengah Isu Resesi dan Kemiskinan, Dana Fantastis Disorot tajam
Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam publik setelah beredar kabar mengenai usulan tambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Usulan fantastis ini mencuat dalam rapat tertutup yang diselenggarakan Komisi I DPR RI pada Rabu, 9 Juli 2025, memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, hingga pengamat politik. Banyak pihak mempertanyakan urgensi dan transparansi di balik permintaan anggaran jumbo tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih dihantui ancaman resesi global dan tingginya angka kemiskinan serta ketimpangan pendapatan.
Rapat pembahasan anggaran yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, pada Rabu pagi, awalnya berlangsung di balik pintu tertutup, tanpa dihadiri oleh media. Namun, bocoran informasi mengenai angka Rp 184 triliun yang sangat besar sontak menyebar luas dan menjadi topik perbincangan hangat di berbagai platform media massa dan media sosial. Angka tersebut dilaporkan akan digunakan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah menua, peningkatan kapabilitas siber untuk menghadapi ancaman digital, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Meskipun niat untuk memperkuat pertahanan negara adalah hal yang lazim dan penting, besaran angka ini dinilai tidak proporsional dan
tidak tepat waktu oleh banyak kalangan. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) dalam pernyataan persnya mengecam keras proses pembahasan yang terkesan terburu-buru dan tidak transparan. “Mengapa usulan sebesar ini dibahas secara tertutup? Apa urgensinya sehingga harus digelontorkan dana sedemikian besar? Masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Mereka juga menghadapi inflasi dan kesulitan lapangan kerja,” ujar Koordinator KMSAK, Ibu Ratna Dewi. Ia mempertanyakan prioritas pemerintah dan DPR.
Pandangan Ekonom dan Ancaman terhadap APBN
Kritik tajam juga datang dari kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik. Profesor Emil Salim, ekonom senior terkemuka, mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang tidak efisien dan tidak berbasis kebutuhan riil dapat memperburuk kondisi fiskal negara dan membebani APBN yang sudah tekor. “Dalam situasi di mana APBN harus bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih, mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan membiayai sektor pendidikan serta kesehatan yang masih minim, penambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun untuk satu sektor saja patut dipertanyakan prioritasnya dan rasionalitasnya,” kata Profesor Emil. Beliau menambahkan bahwa setiap rupiah anggaran negara berasal dari pajak rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat luas. Selain itu, muncul kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaan anggaran, mengingat rekam jejak beberapa kasus korupsi di sektor pengadaan alutsista di masa lalu yang merugikan negara triliunan rupiah.
Anggota DPR dari fraksi oposisi, Bapak Budi Santoso, juga menyatakan keprihatinannya dan menuntut penjelasan yang lebih rinci. Kami menuntut penjelasan rinci dari Kemenhan dan Mabes TNI. Penjelasan ini harus mencakup pos-pos anggaran dan proyeksi manfaatnya. Manfaat tersebut harus jelas dan berdampak bagi keamanan negara. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka akan dialokasikan. Mereka juga harus tahu apakah ini benar-benar prioritas mendesak,” tegas Bapak Budi. Ia juga menyerukan audit menyeluruh sebelum anggaran disetujui.
Penjelasan Resmi dari Kementerian Pertahanan
Pihak Kemenhan, melalui Juru Bicara Kementerian, Brigjen TNI Adrian Syah, mencoba memberikan klarifikasi dan menenangkan publik. “Anggaran ini bukan sekadar penambahan biasa. Ini bagian dari rencana strategis jangka panjang. Tujuannya untuk memastikan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh dan modern. Hal ini penting di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Termasuk meningkatnya ancaman di kawasan Laut Cina Selatan dan potensi konflik regional,” jelas Brigjen Adrian. Ia menambahkan bahwa modernisasi alutsista dan peningkatan kapabilitas siber adalah investasi vital. Langkah itu penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari berbagai ancaman. Ancaman itu mencakup yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Masyarakat tetap menuntut audit independen dan transparansi penuh terhadap setiap item pengeluaran. Publik juga menginginkan perbandingan dengan anggaran pertahanan negara lain yang memiliki skala ekonomi serupa. Beberapa pakar juga menyarankan agar pembahasan anggaran melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pakar ekonomi dan pertahanan independen.
Polemik anggaran Kemenhan ini menjadi ujian bagi komitmen DPR terhadap prinsip prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Masyarakat menuntut agar pembahasan anggaran tidak sekadar formalitas. Prosesnya harus partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan anggaran. Ke depan, tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat. Mereka meminta DPR membuka sepenuhnya pembahasan anggaran ini kepada publik. Setiap rupiah dari dana rakyat harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Anggaran tersebut seharusnya bermanfaat untuk kepentingan nasional secara menyeluruh. Bukan hanya untuk satu sektor tanpa alasan yang kuat. Perdebatan ini bukan sekadar soal angka. Namun, menyangkut arah dan prioritas bangsa. Di tengah banyak tantangan, dari keamanan hingga kesejahteraan rakyat, transparansi menjadi krusial.
